Bahas RAPBD 2021, MTZ Berikan Masukan Untuk Pemprov

0
22

Mulai Senin, 16/11 hingga akhir November nanti, pembahasan RAPBD 2021 dilangsungkan oleh DPRD DKI Jakarta dan segenap SKPD DKI Jakarta.

Menyikapi hal ini, politisi PKS yang saat ini berkhidmat di Komisi B DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli atau akrab disapa MTZ, memberikan sejumlah masukan kepada Pemprov DKI Jakarta yang menjadi mitra Komisi B.

Di antara SKPD itu adalah Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan; Dinas Perhubungan; Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan lain-lain.

“Pandemi yang berlangsung berbulan-bulan, merangsang masyarakat melakukan urban farming dengan hidroponik maupun beternak lele di rumah masing-masing. Hal ini, harus difasilitasi dengan baik oleh dinas terkait,” katanya, 17/11.

“Anggaran untuk urban farming, baik untuk pengadaan bibit dan fasilitas, maupun untuk pelatihan harus lebih besar lagi,” jelasnya lagi.

Selain masalah urban farming, MTZ juga mendorong Pemprov DKI Jakarta lebih mempertimbangkan aspek ekonomis dari mata kegiatan, terutama di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, berkaitan dengan acara-acara festival yang kembali diadakan serta percepatan kesiapan pelaku usaha hotel dan ruang pertemuan.

“Lapangan usaha hotel, termasuk juga ruang-ruang pertemuan dan akomodasi makan-minum menurut data dari BPS maupun Bank Indonesia, pada triwulan III masih minus, meskipun membaik dari triwulan sebelumnya. Sedangkan, biasanya mereka hidup dari acara-acara perkumpulan masyarakat seperti pernikahan. Pendampingan dan pengawasan agar sektor lapangan usaha ini cepat bangkit, sangat penting,” urainya lagi.

Politisi PKS yang juga Ketua DPD PKS Jakarta Timur ini juga memberikan masukan untuk tambahan retribusi. Menurutnya, aktivasi mesin parkir otomatis sebagai kewenangan Dinas Perhubungan dan segenap Sudin di bawahnya, perlu dilakukan.

MTZ optimis, RAPBD 2021 mampu memberikan perbaikan luas dan mendasar pasca pandemi yang nyata memukul perekonomian Jakarta. Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik, dibandingkan dengan tahun 2019 perekonomian DKI anjlok sebesar 8% lebih.